Kamis, 15 November 2012

HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA


Beberapa asumsi yang perlu diketahui dalam ilmu politik adalah:
1. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi;
2. Kelompok yang dominant (pemerintah) menentukan distribusi dan pengalokasian melalui keputusan politik
3. Pemerintah mengalokasikan kepada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau tidak mengalokasikan kepada kelompok dan individu lain. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pernah menguntungkan semua pihak;
4. Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka;
5. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan kelompok dan individu yang diuntungkan berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan tersebut;/kelompok konservatif.
6. Semakin mampu penguasa meyakinkan bahwa system politik yang ada memiliki legitimasi, maka semakin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan;/radikal.
7. Banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat ternyata hanya burupa pemecahan yang semu, sebab sulit dilaksanakan dalam kenyataan.
8. Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung.
Hubungan ilmu Politik dengan ilmu-ilmu lainnya.
1. hubungan ilmu Politik dengan ilmu Ekonomi.
Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat hubungannya. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi (oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad 17, Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah “Ekonomi Politik” yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan Ekonomi. Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide tentang Negara kesejahteraan (Welfare state) artinya Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar “Negara penjaga malam”.
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum
Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan.
Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling erat hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang relative kecil hubungannya.
3. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiaologi
Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus menlengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh sosiaologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara lain sosiaologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik dan sebagainya.
Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkahlaku politik. Sebagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai proses spsoal, seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik.
4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial
Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.
Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah. Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan, karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan individu.
5. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya.
Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.
6. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah
Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa yang akan datang. Sejarah hanya menvatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat, ditinjau dari segi politik.
Politik membutuhkan sejarah dan hamper semua peristiwa histories adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi ilmu politik.
7. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi
Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak geografis menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land power” atau “sea power” demikian juga letak suatu Negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.
Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara factor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik.
Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti Haushofer, kekalahan Jerman dalam PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut dengan “kekalahan geografis” peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu politik dengan geografi.
8. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika
Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibairkan.

1 komentar: